Selamat Datang, Nanang Budiyanto
Sistem Manajemen Database Harta, Pembagian Silsilah Tanah, & Ekspor XML Coretax DJP
Database Harta & Inventaris SPT
338 Harta| ID / DJP | Nama Harta & Bukti Legalitas | Kategori & WP | Status Pelaporan | Tahun | Biaya Perolehan | Aksi |
|---|
Tidak ada data harta yang sesuai dengan kombinasi filter ini.
Riwayat Status Pecah Lahan & Silsilah Tanah
Pemantauan akurat pembagian porsi luas, pembulatan AJB per 100.000, aturan tanah induk Rp 1, dan status mutasi.
1. Pecah di Tahun Beli yang Sama: Jika tanah induk dibeli tahun T dan dipecah pada tahun T yang sama, maka nilai tanah induk dilaporkan sebesar Rp 1, sisa AJB dialokasikan proporsional sesuai luasan pecahan dibulatkan per Rp 100.000, dan bidang terkecil menggenapkan selisih pengurangan Rp 1.
2. Pecah di Tahun Berbeda: Jika tanah induk dibeli tahun T dan dipecah pada tahun T+n, maka data tanah induk berstatus Terpecah (Rp 0) pada tahun bersangkutan dan tidak tercatat di SPT tahun terjual karena status sudah digantikan seluruh data pecahan sebagai penambahan harta baru turunan dari induk tersebut.
3. Pecahan Terjual: Pecahan yang terjual otomatis masuk ke daftar Penjualan / Pelepasan Aset per tahun pajak bersangkutan dengan nilai 1 jika penjualan di tahun yang sama dengan tahun pecah.
4. Penggabungan Lahan: Jika dilakukan di tahun yang sama pada saat pembelian aset maka nilai aset yang digabungkan bernilai Rp 1 per aset dan nilai aset gabungan adalah gabungan harga beli aset yang digabung dikurangi jumlah unit aset yang digabung dan di tahun kemudian aset asal tidak terbaca di tahun pajak hanya meninggalkan aset gabungan + penambahan jumlah aset sebelumnya yang dihilangkan misal tahun A beli 2 aset @100jt dan langsung di gabung maka terdata 3 aset dengan rincian Rp 1, Rp 1 dan Rp 199.999.998 pada tahun berikutnya hanya Rp 200.000.000 aset gabungan.
Pencatatan Arus Kas & Laba Operasional
Pantau arus kas masuk, pengeluaran operasional, pajak terbayar, dan perolehan aset untuk pelaporan SPT Tahunan.
| No | Tanggal | Wajib Pajak | Kategori | Uraian / Deskripsi Transaksi | Terkait Harta | Masuk (Rp) | Keluar (Rp) | Saldo (Rp) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL ARUS KAS: | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | ||||||
Penambahan & Pelepasan Harta (Mutasi Aset)
Pemantauan transaksi perolehan aset baru (beban BPHTB 5%) dan penjualan / pelepasan aset (kewajiban PPh Final 2,5%).
Penambahan Harta Baru pada Tahun Terpilih
Kewajiban Perpajakan Pembelian: Pajak BPHTB (5%)
Penjualan / Pelepasan Harta pada Tahun Terpilih
Kewajiban Perpajakan Penjualan: PPh Final Pengalihan (2,5%)
Catatan Pajak UMKM (PP 23 Tahun 2018 / PP 55 PPh Final 0,5%)
Formulir lampiran resmi peredaran bruto dan PPh Final 0,5% identik dengan standar cetak KPP Pratama.
| No | Nama / Label Unit Usaha | Alamat Tempat Usaha | Bidang Usaha | Aksi |
|---|
| No | Bulan | Peredaran Bruto (Rp) [Kolom a] | PPh Final 0,5% Dibayar (Rp) [Kolom f] | PPh Dipotong Pihak Lain (Rp) [Kolom g] | Total PPh (Rp) [Kolom h] |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Unit Ini | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
Ekspor File XML Resmi Coretax DJP
Generator dokumen XML terstandarisasi untuk impor massal Coretax DJP.
Silsilah Mutasi Plat Kendaraan & Kamus Regulasi Pajak Multi-Kategori
Lacak riwayat perubahan nomor polisi/plat kendaraan dari tahun A ke tahun B, serta pelajari dan verifikasi kepatuhan perpajakan sah untuk tiap kelompok kategori harta tanpa tumpang tindih kolom.
Matriks Komparasi Regulasi Perpajakan Sah Pemerintah Indonesia Terbaru
Pemetaan resmi dasar hukum, objek pajak, tarif normal, dan pembebasan pajak per kelompok kategori harta DJP agar tidak ada kolom atau perpajakan tanah (seperti BPHTB) yang salah kaprah diterapkan ke kendaraan, kas, atau piutang.
| Kategori Harta DJP | Pajak Perolehan / Pembelian | Pajak Rutin / Kepemilikan | Pajak Pelepasan / Penjualan | Dasar Hukum Sah Legal RI Terbaru |
|---|---|---|---|---|
|
05 : Harta Tidak Bergerak (Tanah & Bangunan)
|
BPHTB (Tarif Maks 5%) Dihitung dari NPOP dikurangi NPOPTKP (min Rp 80 Juta). PPN 11% jika beli dari developer. Bebas BPHTB jika program PTSL/hibah sedarah. | PBB-P2 Tahunan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan sesuai SPPT tahunan berbasis NOP. | PPh Final 2,5% (Pengalihan Hak) Sesuai PP 34/2016 dari nilai bruto transaksi/AJB (1% rumah sederhana, 0% pengalihan ke pemerintah / SKB). | • UU HKPD No. 1/2022 • PP No. 34 Tahun 2016 • UU PPh jo UU HPP No. 7/2021 |
|
04 : Harta Bergerak (Kendaraan & Logam Mulia)
|
BBNKB & PPN Perolehan BBNKB I (Baru) maks 12%. BBNKB II (Bekas / Balik Nama): 0% (dibebaskan mayoritas Pemda). Emas: PPh 22 0,25% ber-NPWP. | PKB Tahunan + SWDKLLJ Pajak Kendaraan Bermotor 1-2% (+ progresif) dan Asuransi Jasa Raharja tertera di notice pajak STNK. | Bukan Objek PPh Final Penjualan kendaraan pribadi bukan objek PPh Final. Keuntungan penjualan dilaporkan di SPT Tahunan. Emas buyback: PPh 22 1,5%. | • UU HKPD No. 1/2022 • PMK No. 48/PMK.03/2023 • PP No. 76 Tahun 2020 (PNBP) |
|
01 : Kas & Setara Kas (Tabungan, Deposito, Giro)
|
Bukan Objek Pajak (0%) Penempatan dana, modal awal, atau setoran kas pribadi bukan objek perolehan pajak. | PPh Final 20% (Bunga Simpanan) Dipotong otomatis oleh pihak bank atas bunga deposito/tabungan jika saldo simpanan > Rp 7.500.000. | Saldo Pokok Bebas PPh Penarikan simpanan pokok bukan objek pajak. Dokumen keuangan > Rp 5 Juta dikenai Bea Meterai Rp 10.000. | • PP No. 131 Tahun 2000 • KMK No. 51/KMK.04/2001 • UU Bea Meterai No. 10/2020 |
|
02 : Piutang (Piutang Usaha & Pinjaman Afiliasi)
|
Bukan Objek Pajak (0%) Pemberian pinjaman atau penyerahan piutang pokok bukan objek pajak perolehan. | PPh Pasal 23 (15% Bunga Pinjaman) Jika pinjaman berbunga, bunga pinjaman dipotong PPh 23 sebesar 15% (30% jika debitur non-NPWP). | Pelunasan Pokok Bebas PPh Pelunasan pokok tidak dikenai PPh. Piutang macet dapat dibiayakan secara fiskal jika memenuhi PMK 105. | • Pasal 23 UU PPh • PMK 105/PMK.03/2009 • PMK 57/PMK.03/2010 |
|
03 : Investasi & Sekuritas (Saham, SBN, Reksadana, Kripto)
|
Bukan Objek Pajak Pembelian Pembelian unit penyertaan atau saham bukan objek pajak. Kripto: PPh 22 Final 0,1% saat transaksi. | Dividen Bebas PPh (Reinvestasi) Dividen dalam negeri BEBAS PPh jika diinvestasikan di NKRI min 3 tahun (PP 55/2022). SBN terutang PPh Final 10%. | PPh Final Penjualan Saham 0,1% Transaksi penjualan saham di BEI dipotong PPh Final 0,1% dari nilai bruto penjualan (PP 14/1997). Reksadana: Bukan Objek PPh. | • PP No. 14 Tahun 1997 • PP No. 55 Tahun 2022 • PP 91/2021 & PMK 68/2022 |
|
06 : Harta Lainnya (Hak Cipta, Paten, Merek, Lisensi)
|
Biaya PNBP HKI Resmi Biaya pendaftaran resmi ke DJKI Kemenkumham bukan objek pajak daerah. | PPh Pasal 23 Royalti 15% / 7,5% Pemanfaatan royalti dipotong PPh 23 sebesar 15%, atau tarif efektif 7,5% dengan NPPN (PER-1/PJ/2023). | Capital Gain SPT Tahunan Keuntungan penjualan atau pengalihan lisensi dilaporkan di SPT Tahunan Induk (Pasal 17 UU HPP). | • Pasal 23 UU PPh • PER-1/PJ/2023 (NPPN) • UU HPP No. 7/2021 |
